Tahun Terakhir Periode Pemerintahan, Komisi XI Minta Bappenas Pertajam Program Kerja

19-06-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023). Foto : Mu/Man

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat mempertajam program-program kerjanya dalam tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut agar program-program yang dilaksanakan dalam setahun terakhir ini dapat dituntaskan. bukan malah membuat inisiatif-inisiatif baru yang tidak pasti keberlanjutannya.

 

"Saya membaca tadi dari program-program di Kementerian PPN/Bappenas, itu ada 45 kegiatan prioritas. Apakah 45 kegiatan prioritas ini memang dalam rangka tahap terakhir pemerintahan ini atau meletakkan inisiatif-inisiatif baru untuk lima tahun ke depan? Ini perlu dipertajam Pak menteri, bahwa harus disadari ini adalah tahun terakhir anggaran pemerintahan, sehingga program-programnya juga harus dipertajam dalam rangka menuntaskan," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

 

Lebih lanjut, Dolfie mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengeluhkan kualitas belanja daerah yang belum tepat sasaran. Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi pada belanja pemerintah daerah saja, melainkan juga terjadi pada belanja pemerintah pusat. Ia pun menyinggung data Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan bahwa dari seluruh belanja pemerintah pusat, hanya 56 persen belanja yang terkait dengan capaian-capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 

Untuk itu, pihaknya mengingatkan Kementerian PPN/Bappenas agar dapat memastikan anggaran Kementerian PPN/Bappenas dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung RPJMN. "Nah ini kami harapkan Bappenas ke depan, ini tahun terakhir, tahap tahun terakhir ini (agar) hal-hal ini bisa dikoreksi Pak nggak bisa dibiarkan, kita kan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, karena sudah terbiasa ini dijalankan bertahun-tahun terus kita anggap benar, kan tidak Pak," jelasnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...